RESUME PKN
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
Oleh
Lita Marlisa
BAB
VII
HAK DAN KEWAJIBAN WARGA NEGARA
A.
Warga Negara Indonesia
1.
Asas-asas kewarganegaraan
Seseorang dapat menjadi
waraga negara apabila telah memenuhi syarat-syarat
yang telah ditetapkan undang-undang atau
peraturan lain yang mengatur masalah kewarganegaraan. Kewarganegaraan sangat
penting karena akan menentukan hak dan kewajiban orang yang bersangkutan
terhadap negara yang didiaminya.
Ada
dua asas yang lazim dianut oleh bangsa-bangsa di dunia dalam menentukan status
kewarganegaraan seseorang, yakni asas lus soli dan lus sanguinis. Menurut asas
lus soli, status kewarganegaraan seseorang ditentukan oleh dimana ia
dilahirkan, tanpa memandang asal usul kerwarganegaraan orang tua. Sedangkan menurut
asas lus sanguinis, status kewarganegaraan seseorang ditentukan berdasakan asal
usul keturunannya. Penerapan
kedua asas ini dapat menimbulkan kewarganegaraan rangkap (bipatride) yang terjadi apabila seorang warga dari
suatu negara yang menganut asas lus sanguinis melahirkan anak di wilayah negara
yang menganut asas lus soli
dan tidak berkewarganegaraan (apatride) yang terjadi apabila seorang anak dari
keluarga yang menjadi warga dari suatu negara yang menganutb asas lus
sanguinis. Apatride dapat juga terjadi apabila seseorang melepaskan status
kewarganegaraannya, namun belum ada negara lain yang mengabulkan permohonan
status kewarganegaraan orang bersangkutan.
2.
Pengertian
warga negara Indonesia
Warga negara adalah penduduk yang berstatus warga negara. Adapun penduduk
Indonesia adalah keserluruhan penghuni negara kesatuan Republik Indonesia.
Dalam pasal 26 ayat (1) UUD 1945 ditegaskan bahwa yang maenjadi warga negara
ialah orang-orang bangsa indonesiaasli dan orang-orang bangsa lain yang
disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara.
Undang-undang yang pertama kali mengatur soal warga negara itu adalah UU
No.3 tahun1946 tentang Warga Negara dan Penduduk Negara Indonesia yang
menyatakan antara lain, dalam pasal 1 bahwa warga negara Indonesia ialah : (a)
orang yang asli dalam daerah negara Indonesia; (b) orang yang tidak masuk dalam
golongan tersebut di atas akan tetapi turunan dari seorang golongan itu, yang
lahir dan bertempat kedudukan dan kediaman di dalam daerah negara Indonesia,
dan orang bukan turunan seorang dari golongan termaksud, yang lahir dan
bertempat kedudukan dan kediaman selama sedikitnya 5 tahun berturut-turut yang
paling akhir di dalam daerah negara Indonesia, yang telah berumur 21 tahun,
atau telah kawin, kecuali jika ia menyatakan keberatan menjadi warga negara Indonesia karena ia
adalah warga negara negeri lain; (c) orang yang mendapat kewarganegaraan
Indonesia dengan cara naturalisasi (pewarganegaraan)
B.
Hak
dan Kewajiban Warga Negara Indonesia
1.
Hak-hak
warga negara menurut UUD 1945
UUD 1945 telqh di amandemen sebanyak 4 kali yaitu pada tanggal: (a) 19 Oktober 1999; (b) 18 Agustus 2000; (c)
9 November 2001; (d) 10 Agustus 2002. UUD 1945 yang diamandemen empat kali
tersebut memuat ketentuan tentang hak dan kewajiban warga negara dan penduduk
Indonesia yang tercantum pada pasal 27, 28, 29, 30, 31, dan 34
2.
Kewajiban
warga negara Indonesia menurut UUD 1945
Adapun tentang kewajiban dasar manusia dapat dikemukakan sebagai
berikut: (a) setiap orang yang ada di wilayah negara Republik Indonesia wajib
patuh padam peraturan perundang-undangan, hokum tak tertulis dan hukum
internasional mengenai hak asasi manusia yang telah diterima oleh negara
Republik Indonesia; (b) setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya
pembelaan negara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; (c)
setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain, moral, etika, dan tata
tertib kehudupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
3.
Hak
dan kewajiban warga negara Indonesia menurut UUD 1945
Tentang hak dan kewajiban warga negara berdasarkan
pasal-pasal yang ada di dalam UUD 1945 dapat diientifikasi kedalam table
berikut ini:
|
Pasal / ayat
|
Hak warga negara
|
Kewajiban warga nagara
|
|
27 ayat 1
|
Kedudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan
|
Menjunjung hukum dan pemerintahan
|
|
27 ayat 2
|
Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan
|
|
|
28
|
Berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran lisan dan tulisan
|
|
|
29 ayat 2
|
Memeluk agama dan beribadat sesuai dengan agama
|
|
|
30 ayat 1
|
Usaha pembelaan negara
|
Usaha pembelaan
negara
|
|
31 ayat 1
|
Medapat pengajaran
|
|
|
34
|
Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh Negara
|
|
4.
Bagaimana
sikap dan perilaku warga negara
Warga negara yang diharapkan tentulah warga negara
yang memiliki pengetahuan, sikap dan perilaku yang baik. Jadi warga negara yang
diharapkan adalah warga negara yangmemilliki atribut sebagai berikut: (a) warga
negara harus memiliki identitas atau jati diri sesuai dengan ideologi
negaranya; (b) warga negara memiliki hak-hak tertentu; (c) warga negara memiliki
kewajiban-kewajiban yang menjadi keharusan, sehingga selalu menjaga
keseimbangan antara kepentingan dengan kepentingan publik sarta memilikin rasa
tanggung jawab; (d) warga negara memiliki sikap tanggung jawab untuk serta
dalam kegiatan umum; (e) warga negara memiliki sikap menerima nilai-nilai dasar
kemasyarakatan.
0 komentar:
Posting Komentar