Kebijakan
Pemerintah untuk Mengatasi Masalah Pendidikan
Pendidikan merupakan salah satu
faktor utama untuk dapat mencapai kemakmuran suatu negara, sebagaimana diatur
secara tegas dalam pasal 31 ayat (1) Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang
menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Ayat (2)
menegaskan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan
pemerintah wajib membiayainya. Ayat (3) menetapkan bahwa Pemerintah
mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
Sedangkan ayat (4) menugaskan negara
untuk memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20 persen dari
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta dari anggaran pendapatan
daerah (APBD) untuk mememenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
Aturan yang termuat dalam Ayat (4)
tersebut menunjukkan betapa penting dan betapa prioritasnya bidang pendidikan
di bumi nusantara ini. Sebanyak 20 persen atau seperlima anggaran pemerintah
pusat dan seperlima anggaran pemerintah daerah harus dialokasikan untuk
menyelenggarakan pendidikan.
Dengan demikian, jelaslah bahwa
negara kita menempatkan pendidikan pada prioritas pertama dengan mengalokasikan
anggaran terbesar dari semua sektor. Pendidikan merupakan sektor yang memang
perlu diprioritaskan negara karena menyentuh langsung hak masyarakat, dan
sangat terkait erat dengan pembangunan sumber daya manusia masa depan.
Dalam upaya meningkatan
aksesibilitas dan mutu pendidikan nasional, sejak beberapa tahun lalu
pemerintah telah mengucurkan bantuan dana pembangunan pendidikan dalam
bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Pendidikan.
Capaian Kinerja Depdiknas
Sebagaimana disinggung diatas bahwa
pendidikan merupakan program pemerintah yang paling prioritas. Capaian kinerja
Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) selama Kabinet Indonesia Bersatu,
antara lain, dapat digambarkan dalam tabel ”Capaian Kinerja 2005 – 2008 dan
Target 2009” dibawah ini.
Tabel tersebut
menunjukkan bahwa realisasi dari sejumlah program mampu melebihi target.
Misalnya, Angka Partisipasi Murni untuk SD/MI/SDLB/Paket A pada tahun 2008
telah mencapai 95,14%. Angka ini telah melampaui target yang ditetapkan untuk tahun
2009, yaitu 95,00%. Demikian juga dengan rata-rata nilai ujian nasional untuk
SD dan SLTA yang dicapai siswa pada tahun 2008, yaitu secara berturut-turut
sebesar 7,03 dan 7,17. Angka ini telah melampaui target yang ditetapkan pada
tahun 2009, yaitu secara berturut-turut sebesar 5,50 dan 7,00. Guru yang
memenuhi kualifikasi S-1/D-4 pada tahun 2009 ditargetkan sebanyak 40,00%, namun
angka ini telah terlewati pada tahun 2008 dengan capaian sebesar 47,04%.
Untuk tahun 2010, Depdiknas telah
membuat beberapa Rancangan Kegiatan Prioritas, mencakup peningkatan kualitas
Dikdas 9 tahun yang merata; peningkatan akses, kualitas dan relevansi
pendidikan menengah dan tinggi; peningkatan kualitas dan relevansi pendidikan
non formal serta peningkatan profesionalisme dan kesejahteraan pendidik.
Semoga dengan peningkatan anggaran
pendidikan, sumber daya manusia Indonesia akan semakin meningkat daya saingnya.
Tanggapan
Menurut
saya upaya-upaya pemerintah dalam hal meninkatkan kualitas pendidikan cukup
baik namun masih banyak pr yang harus di selesaikan pemerintah terutama
kelayakan dan kenyamanan pendidikan di Indonesia, belum lagi kualitas guru dan
pasilitas yang harusnya bisa mendukung pendidikan.
Kemiskinan
juga menjadi salah satu penyebab banyak anak-anak putus sekolah, mereka yang
seharusnya belajar di sekolah terpaksa tidak bersekolah karena membantu orang
tuanya mencari sesuap nasi. Daerah terpencil dan lokasi yang terisolir membuat
masyarakat tidak pernah menganyam pendidikan. Sebagian guru yang seharusnya
mengajar di daerah terpencil malah tak pernah mengajar bahkan tak paeranah
datang kedaerah tersebut.
Keadaan
pendidikan Indonesia sangat memprihatinkan, dan jauh sekali dari kata baik.
Moral-moral anak didik sekarang semakin memburuk. Terjadi banyak tauran,
anak-anak pecandu narkoba, dn banyak yang melakukan seks bebas padahal mereka
masih dalam usia pendidikan. Cukup membuat kita miris dengan keadaan ini. Saya
sebenarnya sangat setuju dengan pendidikan karakter yang sedang dilaksanakan
pemerintah. Namun mungkin masih banyak kekurangan disana sini. Kualitas guru
yang mungkin masih sangat kurang juga menjadi PR besar buat pemerintah.
Solusi
yang saya ajukan disini dimulai dari pembenahan pendidikan di daerah terpencil,
lebih memperhatikan anak-anak kurang mampu mungkin dengan memeratakan
pendidikan gratis yang sedang dilaksanakan, pengawasan guru di daerah dan
pemberian sanksi yang tegas untuk guru yang melalaikan tugasnya, dan
penyelenggaraan pendidikan karakter yang harus diwajibkan untuk anak didiik
tapi mungkin dengan porsi yang pas. Menanggapi hal kurangnya kualitas guru,
pemerintah harus terus melaksanakan pengetesan kelayakan guru dengan lebih
merata, menyelesaikan kasus penyuapan pengankatan guru agar tak ada lagi guru
PNS yang tidak layak mengajar.
0 komentar:
Posting Komentar